Pekanbaru (BM) – Menanggapi pemberitaan yang beredar luas di sejumlah media terkait kerusuhan yang terjadi di PT Sinar Siak Lestari (SSL), Bupati Siak Afni Z akhirnya angkat bicara. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Bupati Afni dari Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, di sela-sela kegiatannya mengikuti retret.
Dalam beberapa media, muncul judul yang menyebutkan bahwa Polda Riau telah mengantongi nama “cukong sawit” sebagai dalang kerusuhan dan memberikan peringatan kepada Bupati Siak. Menanggapi hal itu, Bupati Afni menegaskan bahwa narasi yang dibangun tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
“Sebagai seorang jurnalis aktif, saya paham pentingnya judul yang menggugah, tapi jika tidak hati-hati bisa menjadi fitnah. Ini perlu diluruskan,” tegasnya.
Bupati Afni mengaku telah melakukan komunikasi langsung dengan Kapolda Riau dan Direktur Kriminal Umum, Kombes Asep, yang menyatakan bahwa informasi yang tersebar tidak sesuai dengan maksud mereka.
“Kami tetap solid menjaga kondusivitas pasca insiden di PT SSL. Saya bekerja berdasarkan sumpah jabatan dan nilai-nilai profesionalisme serta idealisme yang saya pegang sejak lama sebagai akademisi dan aktivis lingkungan,” katanya.
Bupati Afni juga menjelaskan bahwa konflik lahan dan kerusuhan yang terjadi di PT SSL merupakan dua hal yang berbeda dan harus ditangani melalui jalur yang berbeda pula.
- Tindakan anarkis dalam kerusuhan PT SSL, seperti pengrusakan dan pembakaran, adalah ranah penegak hukum. Pemkab Siak mendukung penuh proses hukum yang berjalan dan tidak akan melakukan intervensi.
- Sengketa lahan antara masyarakat dan PT SSL, yang menyangkut hak petani sawit kecil di dalam kawasan hutan produksi, diselesaikan melalui jalur administrasi dan hukum yang sudah disediakan negara. “Kami hanya menjadi mediator. Prosesnya sudah disepakati dengan PT SSL dan akan dibahas dalam kurun waktu sebulan,” terang Afni.
Bupati Afni juga mengkritisi sikap PT SSL yang memperluas penanaman akasia tanpa koordinasi, bahkan diduga melakukan penumbangan sawit milik warga secara diam-diam pada malam hari.
“Jika perusahaan seperti SSL bertindak sepihak tanpa koordinasi, bagaimana nasib Siak ke depan? Siak ini negeri bertuan. Jangan anggap pemerintah daerah tak ada!” ujarnya.
Menurutnya, sebagian besar wilayah operasional HTI seperti SSL justru berada di kawasan hutan produksi yang juga menjadi ruang hidup masyarakat. Ketegangan antara kebutuhan ekonomi dan ruang hidup rakyat kecil terus menjadi potensi konflik yang harus diatasi dengan bijak.
“Kami sedang berjuang menciptakan keadilan ekologis tanpa menabrak kepentingan bisnis. Jangan lagi diplintir seolah kami membela cukong. Kami sedang bekerja melindungi rakyat,” pungkasnya tegas.
Afni menutup pernyataannya dengan menyerukan agar konflik lahan di Tumang menjadi pelajaran berharga bersama, demi menjaga Siak tetap damai dan berdaulat di tengah gempuran dominasi korporasi.***
