Pekanbaru (BM) – Bupati Siak Afni Zulkifli mendesak PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) agar transparan terkait dana Participating Interest (PI) 10 persen dari Wilayah Kerja Migas Blok Rokan yang seharusnya menjadi hak daerah penghasil minyak, termasuk Kabupaten Siak.
Hal itu disampaikan Afni saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) PI 10 persen bersama sejumlah kepala daerah penghasil migas di Riau, Rabu (17/9/2025).
Afni mengapresiasi inisiatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memfasilitasi diskusi terbuka antara PHR, Pemerintah Provinsi Riau, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan kepala daerah. Menurutnya, forum ini penting agar pemerintah daerah benar-benar memperoleh manfaat dari sumber daya alam di wilayahnya.
“Kami berjuang agar daerah kami mendapat tuah dan bermarwah di negeri sendiri,” ujar Afni.
Ia menegaskan, yang paling dibutuhkan Kabupaten Siak adalah keterbukaan data. “Kami butuh transparansi dua hal, yakni data produksi dan biaya produksi. Dengan begitu, kami tahu berapa sebenarnya yang didapatkan dan berapa yang menjadi hak masyarakat,” katanya.
Afni mengungkapkan hingga kini belum ada pemasukan dari PI 10 persen untuk Kabupaten Siak. Padahal dalam perencanaan sudah dialokasikan Rp150 miliar. “Kondisinya sampai hari ini masih nol rupiah. Saya tidak bisa membayangkan dampak sosial dan politiknya di tengah masyarakat, apalagi salah satu jantung utama PHR berada di Kecamatan Minas. Saat ini jalan rusak, air bersih sulit, pekerjaan susah, dan semua itu nantinya ditanggung kepala daerah,” ucapnya.
Afni juga meminta agar pemerintah daerah dilibatkan langsung, tidak hanya BUMD. “Jangan sampai ketika terjadi kerusuhan atau masalah yang memengaruhi produksi, baru kepala daerah dicari. Selama ini kami buta informasi. PI ini adalah hak rakyat dan tujuannya juga untuk rakyat,” tegasnya.
Ia mencontohkan, transfer dana daerah saat ini hanya Rp100 miliar dan masih tertahan. “Semua kantong sudah kosong. Guru ngaji pun harus berkorban. Kami berharap, khususnya wilayah Minas, mendapat prioritas. Dinamika di sana sangat tinggi. Kalau rakyat turun semua, bupati tidak bisa berbuat apa-apa bila tidak pernah dilibatkan,” kata Afni.
Meski begitu, Afni menyatakan dukungan penuh terhadap program PHR untuk meningkatkan produksi. “Kami siap membantu meyakinkan masyarakat karena ini kepentingan nasional kita bersama,” ujarnya.
Rapat Monev yang berlangsung di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi. Hadir pula kepala daerah dari Kampar, Bengkalis, dan Rokan Hilir, perwakilan BUMD, serta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas.
Syahrial menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan PI 10 persen. “Diskusi ini penting karena isu pengelolaan PI 10 persen tengah menjadi perhatian. Dengan kolaborasi yang baik, kita berharap daerah terhindar dari kesulitan keuangan dan defisit. Pemprov mendukung penuh agar pengelolaan PI dilakukan secara optimal,” jelasnya.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, menambahkan bahwa monev ini bagian dari program pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). “Tujuannya memastikan pendapatan PI 10 persen benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat daerah penghasil. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama,” tegasnya.
Diskusi berlangsung intens dengan membahas sejumlah isu, seperti perubahan regulasi, keterbukaan data produksi (lifting), serta penguatan kapasitas BUMD agar mampu mengelola PI secara profesional dan transparan.***
