Langsung ke konten
Pekanbaru (BM) – Kinerja Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menuai kritik dari masyarakat. Hingga kini, dinilai belum ada capaian menonjol, terutama terkait realisasi janji politik yang pernah disampaikan saat masa kampanye.
Herman (54), warga Jalan Cipta Karya, Kelurahan Sialangmunggu, Kecamatan Tuah Madani, mengaku kecewa dengan kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah di kawasan padat penduduk. Menurutnya, janji perbaikan jalan yang disampaikan Agung Nugroho, termasuk di kawasan perumahan, belum juga terealisasi.
“Jalan-jalan di Pekanbaru memang masih banyak yang rusak. Tapi yang kami sayangkan, Agung tidak melirik sedikit pun kondisi jalan di kawasan padat penduduk, seperti di Jalan Gajus, Panam. Jalan itu sudah 10 tahun rusak, jika hujan deras dipastikan jalan itu tenggelam, padahal jalan ini merupakan jalur alternatif masyarakat dari Jalan Purwodadi menuju Jalan Cipta Karya untuk mengurai kemacetan di Jalan HR Soebrantas. Jangankan diperbaiki, direncanakan saja mungkin tidak,” ujar Herman, Senin (30/9/2025).
Selain infrastruktur, Herman juga menyoroti persoalan kepemimpinan di tingkat RT dan RW. Ia menyebutkan, banyak ketua RT dan RW di Kota Pekanbaru ini yang masa jabatannya sudah habis, namun belum ada kejelasan terkait mekanisme pemilihan yang baru.
“Akibatnya, masyarakat bingung mau bertanya ke siapa jika terjadi persoalan atau perselisihan. Kegiatan pembinaan dan pembangunan di lingkungan kami sudah lama tidak berjalan karena tidak ada pemimpin di tingkat bawah yang bisa menggerakkan masyarakat. Kami berharap masalah ini segera diselesaikan oleh Wali Kota,” tambahnya.
Kritik serupa juga datang dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gema Bangsa Provinsi Riau, Alpasirin. Ia menilai, pemerintah kota lamban dalam merespons berbagai persoalan tersebut.
“Masalah jalan di permukiman padat penduduk itu merupakan janji politik Wali Kota Agung Nugroho saat kampanye, jadi harus ditepati. Itu persoalan sederhana dan tidak ada alasan untuk tidak diselesaikan. Begitu juga dengan perangkat RT dan RW, mekanismenya tinggal dikembalikan saja ke masyarakat. Jangan dibuat rumit. Jika tidak ada perangkat RT dan RW dari bawah, siapa yang akan menjembatani suara masyarakat agar pembangunan bisa berjalan dengan baik,” kata Alpasirin.
Ia menegaskan, jika persoalan dasar seperti infrastruktur dan kepemimpinan RT/RW tidak segera dibereskan, masyarakat harus lebih bijak dalam memilih pemimpin ke depan.
“Kalau dua hal ini saja tidak mampu dituntaskan, bagaimana dengan persoalan yang lebih besar? Masyarakat harus mempertimbangkan kembali pemimpin yang benar-benar amanah dan menepati janji,” tutupnya.***
