Langsung ke konten
Pekanbaru (BM) — Genap 256 hari menjabat sebagai Gubernur Riau, langkah Abdul Wahid terhenti setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (3/11/2025).
Informasi mengenai penangkapan orang nomor satu di Riau ini sontak menggemparkan masyarakat di seluruh provinsi. Peristiwa tersebut menjadi topik hangat dan trending di berbagai media, baik media massa, media sosial, maupun sejumlah grup WhatsApp.
Terkait OTT tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Gema Bangsa Provinsi Riau, Alpasirin, menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa ini. Ia menilai kejadian serupa telah berulang dan menjadi pukulan berat bagi masyarakat Riau.
“Sebagai masyarakat biasa, kita sangat bersedih karena lagi-lagi Riau menjadi pusat episentrum koruptor di Sumatera. Ini tentu mencoreng wajah masyarakat Riau, dan semoga badai ini segera berlalu,” ujar Alpasirin saat dimintai tanggapan, Selasa (4/11/2025).
Ia mengingatkan bahwa penangkapan Abdul Wahid oleh KPK merupakan yang keempat kalinya melibatkan seorang Gubernur Riau dalam kasus korupsi, setelah sebelumnya menjerat Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan Annas Maamun.
“Saya sudah sering mengatakan bahwa pejabat-pejabat Riau harus punya kesadaran memiliki daerah ini. Sudah tiga gubernur sebelumnya ditangkap KPK, dan kini yang keempat. Artinya, dari seluruh provinsi di Indonesia, hanya Riau yang gubernurnya paling banyak ditangkap KPK,” tegasnya.
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa sebagian pejabat daerah di Riau masih kurang memiliki kesadaran dan integritas dalam mengemban amanah.
“Semoga kejadian ini menjadi yang terakhir kalinya. Pejabat-pejabat harus sadar, harus tobat, dan berhenti dari perilaku mencuri uang negara,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai sosok pengganti Gubernur Abdul Wahid, Alpasirin menegaskan bahwa harapannya sederhana: pemimpin berikutnya harus bersih dan berintegritas.
“Saya berharap siapapun nanti yang menggantikan Abdul Wahid, pesannya jelas — jangan korupsi. Jangan ambil fee dari proyek, jangan rampok uang rakyat Riau. Tanamkan di kepala bahwa jabatan itu amanah, bukan kesempatan untuk memperkaya diri,” tegasnya lagi.
Sementara itu, setelah menjalani pemeriksaan secara maraton, KPK akhirnya memboyong Gubernur Riau Abdul Wahid bersama sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Riau, Selasa (4/11/2025) pagi, ke Gedung Merah Putih, Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.(azw)
