Langsung ke konten
Siak(BM) – Bupati Siak, Afni Zulkifli memanfaatkan kunjungan kerja ke Jakarta dengan menggelar rangkaian pertemuan strategis bersama sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga negara.
Dalam sehari, berbagai agenda penting dibahas, mulai dari pembenahan BUMD migas hingga solusi operasional pelabuhan di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).
Kunjungan diawali dengan pertemuan bersama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa. Pada pertemuan itu, Afni menerima arahan dan dukungan terkait upaya pembangunan daerah di tengah berbagai tantangan.
Pertemuan berikutnya dengan Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily. Diskusi tersebut menyoroti pentingnya penguatan pendidikan kebangsaan sebagai fondasi pembangunan daerah.
Selanjutnya, Bupati Afni bertemu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto dan Dirjen Migas Laode Sulaiman.
Pembahasan difokuskan pada pembenahan BUMD PT Bumi Siak Pusako (BSP). Setidaknya, ada tiga agenda besar yang dikawal bersama pemerintah pusat.Pertama, pelaksanaan kewajiban Komitmen Kerja Pasti (KKP) BSP kepada negara.
Terdapat tujuh sumur yang belum dieksplorasi sejak izin diberikan, ditambah program survei seismik, Enhanced Oil Recovery (EOR), serta studi GGR.
Total kebutuhan investasi untuk program ini diperkirakan mencapai 130 juta dolar AS. Pemkab Siak menyatakan optimistis program tersebut dapat direalisasikan sesuai arahan Kementerian ESDM dan SKK Migas.
Kedua, rencana penggantian permanen pipa salur minyak di seluruh jalur produksi. Selama ini, pipa BSP masih mengandalkan infrastruktur lama sejak era kolonial.
Kondisi itu pernah menyebabkan minyak membeku (congeal) dan distribusi terpaksa menggunakan sistem trucking yang berbiaya tinggi.
Penggantian pipa secara menyeluruh dinilai akan menekan biaya produksi dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketiga, percepatan pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk menetapkan direksi definitif BSP. Proses seleksi direncanakan melibatkan unsur independen dari Kementerian ESDM, SKK Migas, akademisi, dan kalangan profesional guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Solusi Pelabuhan KITB dan Nasib Pekerja
Kunjungan ditutup dengan pertemuan bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang didampingi Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas kondisi pelabuhan KITB yang sebelumnya dikelola BUMD PT Samudera Siak dan mengalami persoalan hingga berujung ambruknya fisik pelabuhan.
Pemerintah pusat menyarankan agar pengelolaan ke depan tidak lagi menggunakan badan hukum lama. Pemkab Siak menyatakan siap membuka lembaran baru dan melakukan pembenahan sesuai arahan Kementerian Perhubungan.
Selain itu, Pemkab Siak juga melaporkan dampak sosial dari berhentinya operasional pelabuhan yang menyebabkan ratusan warga kehilangan pekerjaan.
Kementerian Perhubungan memberikan respons positif terhadap permohonan izin Ship-to-Ship (STS) transfer sementara agar aktivitas kepelabuhanan tetap berjalan sembari menunggu pembenahan infrastruktur.
Tak hanya itu, usulan pembangunan jembatan timbang untuk mencegah praktik Over Dimension Over Loading (ODOL) juga mendapat tanggapan baik.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kualitas Jembatan Siak Tengku Agung Sultanah Latifah serta keselamatan pengguna jalan.
Melalui rangkaian pertemuan tersebut, Bupati Afni menegaskan komitmennya untuk terus mencari solusi atas berbagai persoalan daerah. Dengan harapan upaya kolaboratif bersama pemerintah pusat dapat mendorong kebangkitan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Siak ke depan.***
