‎Bupati Siak Ajak FKPMR dan Legislator Riau Kompak Perjuangkan Keadilan Fiskal Daerah

Pekanbaru (BM) – Bupati Siak, Afni Zulkifli, mengajak anggota DPR dan DPD RI asal Riau di Senayan untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah. Ajakan itu disampaikan dalam kegiatan silaturahmi dan halal bihalal Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKMPR) di Balai Dang Merdu BRK Syariah, Ahad (12/4/2026).
‎
‎Forum tersebut dihadiri  Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Ketua FKMPR Mambang Mit, Ketua Umum MKA LAMR Datuk Seri Marjohan, Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, serta sejumlah tokoh masyarakat termasuk Saleh Djasit, dan sejumlah anggota DPR RI asal Riau.
‎
‎Pada kesempatan itu Afni menegaskan pentingnya pemenuhan hak daerah guna mendukung pembangunan hingga ke pelosok. “Kita bukan dalam posisi mengemis, melainkan menuntut hak rakyat dari sumber daya alam yang ada di daerah,” ungkap Afni.
‎
‎Menurut Afni, dalam situasi bangsa saat ini, perjuangan daerah berfokus pada keadilan fiskal yang transparan dari pemerintah pusat. Ia menekankan, upaya menagih hak daerah bukan bentuk perlawanan, melainkan tanggung jawab kepala daerah terhadap masyarakat sesuai amanat otonomi daerah.
‎
‎Bupati perempuan pertama di Siak itu juga menyoroti perubahan skema kebijakan fiskal nasional dari money follow function menjadi money follow program, di mana daerah harus menyesuaikan diri dengan program prioritas pusat. Meski pelibatan pemerintah daerah dinilai minim, Afni memastikan Pemkab Siak  mendukung dan mengawal implementasi program nasional agar manfaatnya dirasakan masyarakat.
‎
‎Pada kesempatan itu, Afni secara khusus meminta dukungan legislator Riau di pusat untuk membuka akses komunikasi dengan kementerian dan memperjuangkan hak-hak fiskal daerah yang masih tertahan.
‎
‎“Kami berterimakasih atas perhatian yang sudah diberikan anggota legislatif ke daerah. Tentu kita perlu terus solid mengetuk pintu kementerian. Kami minta tolong suarakanlah keadilan fiskal daerah di pusat, yang dipangkas di 2026 sebesar 50% kita terima. Namun untuk kurang salur 2023-2024, kiranya bersama disuarakan agar segera dibayarkan. Jika bersama, tentu lebih kuat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Riau dalam bentuk keadilan fiskal ini,” ujarnya.
‎
‎Mantan wartawan itu mengungkapkan, kondisi fiskal daerah saat ini cukup tertekan, terutama akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH). Khusus untuk DBH Siak tahun 2026 sebesar setengah triliun rupiah, serta kurang salur DBH tahun 2023–2024 dengan nilai serupa yang masih tertahan di pusat. Kondisi ini berdampak pada kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan.
‎
‎Meski demikian, Afni optimistis Kabupaten Siak tetap mampu bertahan melalui langkah efisiensi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sejalan dengan arahan Plt Gubernur Riau.
‎
‎Menanggapi hal tersebut, forum menghasilkan maklumat FKMPR, salah satunya pembentukan Forum Komunikasi DPR/DPD RI asal Riau yang diketuai Ahmad dan sekretaris Karmila. Selain itu, diusulkan pembentukan sekretariat bersama di Jakarta sebagai jembatan komunikasi dan konsolidasi perjuangan kepentingan Riau di tingkat pusat.
‎
‎Sementara itu Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan pentingnya kolaborasi unsur adat, agama, dan pemerintah dalam menopang jalannya pemerintahan daerah.
‎
‎Konsep “tali berpilin tiga”
‎yang merujuk pada sinergi Forum Komunikasi Masyarakat Riau (FKMR), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Adat Melayu (LAM), menurut Hariyanto menjadi wadah strategis untuk menyatukan kekuatan sosial, menyelaraskan kebijakan, serta menjaga harmoni masyarakat di tengah tantangan pembangunan, terutama keterbatasan fiskal akibat dinamika dana transfer pusat.
‎
‎Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut harus menjadi momentum memperkuat kemandirian daerah. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mengumpulkan seluruh unit Samsat di Riau untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).***