Langsung ke konten
Jakarta (BM) – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah hingga menembus level Rp17.000 per dolar AS pada Senin (9/3/2026). Angka tersebut mencatatkan rekor terendah baru dalam sejarah nilai tukar rupiah, bahkan melampaui posisi terburuk saat krisis moneter 1998.
Pakar ekonomi dari Universitas Ciputra Surabaya, Romauli Nainggolan, menjelaskan pelemahan rupiah dipicu oleh sejumlah faktor eksternal yang memicu tekanan di pasar keuangan global.
Menurutnya, salah satu faktor utama adalah meningkatnya sentimen risiko global akibat memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah sejak akhir Februari lalu. Ketegangan geopolitik tersebut memicu ketidakpastian di pasar global sehingga mendorong penguatan dolar AS.
“Ini memang sudah diprediksikan oleh banyak pengamat ekonomi, cepat atau lambat akan tembus 17 ribu per satu dolar AS,” katanya saat dihubungi, Senin (9/3/2026).
Selain faktor geopolitik, lonjakan harga minyak dunia yang kini menembus lebih dari 100 dolar AS per barel juga menjadi tekanan tambahan bagi perekonomian nasional. Kondisi itu dinilai memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat asumsi harga minyak dalam APBN berada di kisaran 70 dolar AS per barel.
Romauli mengatakan meningkatnya ketegangan global turut memperbesar tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan berdampak langsung pada kenaikan biaya impor, terutama impor minyak.
“Nah ini akan memicu kenaikan impor bahan baku yang lainnya,” ujarnya.
Ia juga memperkirakan kondisi tersebut berpotensi mempercepat munculnya tekanan inflasi, bahkan sebelum periode Lebaran. Dampaknya akan dirasakan oleh sektor riil, khususnya pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor.
Untuk merespons situasi tersebut, Romauli menilai pemerintah bersama otoritas moneter perlu mengambil langkah terkoordinasi melalui kebijakan fiskal dan moneter.
Di sisi moneter, intervensi di pasar keuangan diperlukan untuk meredam volatilitas nilai tukar. Sementara dari sisi fiskal, pemerintah didorong melakukan efisiensi anggaran serta mendorong substitusi impor, terutama untuk energi dan bahan baku industri agar tidak terlalu bergantung pada dolar AS.
Ia juga menilai pemerintah perlu mengevaluasi berbagai program belanja negara agar ruang fiskal tetap terjaga, termasuk melakukan penghitungan ulang terhadap beberapa program prioritas.
“Belanja komponen impor itu dievaluasi, atau dibeli secara bertahap,” tegasnya.***
