Langsung ke konten
Pekanbaru (BM) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Minangkabau resmi mengeluarkan peringatan dini gawat darurat terkait tingginya potensi bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat untuk periode 21 hingga 27 November 2025. Sedikitnya 14 kabupaten/kota kini masuk dalam status siaga penuh akibat meningkatnya risiko cuaca ekstrem.
BMKG menjelaskan, kondisi ini dipicu oleh dinamika atmosfer yang menguat dalam beberapa hari terakhir. Setidaknya terdapat empat faktor utama penyebab meningkatnya ancaman bencana:
Monsun Asia menguat, memicu dominasi angin baratan yang membawa suplai massa udara lembap dalam jumlah besar dari Samudra Hindia menuju Sumatera Barat.
Massa udara lembap tersebut bertemu dengan topografi Pegunungan Bukit Barisan, memicu proses orographic lifting yang meningkatkan potensi pembentukan awan hujan lebat.
Fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) negatif dan Gelombang Rossby Ekuatorial juga memperkuat pertumbuhan awan konvektif, terutama di wilayah pesisir barat dan daerah perbukitan.
Kombinasi dinamika tersebut meningkatkan risiko banjir, longsor, banjir bandang, genangan luas, angin kencang, petir, hingga kondisi jalan licin.
14 Wilayah Masuk Status Siaga Penuh
Berdasarkan analisis cuaca, BMKG menetapkan 14 wilayah yang berpotensi terdampak paling tinggi, yaitu:
Kabupaten Padang Pariaman
Kota Pariaman
Kota Padang
Kabupaten Pesisir Selatan
Kabupaten Sijunjung
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Kabupaten Pasaman Barat
Kabupaten Agam
Kabupaten Tanah Datar
Kabupaten Solok
Kabupaten Dharmasraya
Kabupaten Solok Selatan
Kabupaten Lima Puluh Kota
Wilayah sekitar lainnya yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Imbauan BMKG untuk Masyarakat
Untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian, BMKG mengeluarkan sejumlah rekomendasi kewaspadaan kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan rawan:
Meningkatkan kewaspadaan bagi warga yang bermukim di perbukitan, lereng rawan longsor, bantaran sungai, dan wilayah cekungan.
Menyiapkan jalur evakuasi, tas siaga bencana, serta mengamankan dokumen dan barang berharga.
Memantau informasi cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi BMKG serta instansi pemerintah terkait.
BPBD Minta Pemerintah Daerah Perketat Kesiapsiagaan
BPBD mengimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi peringatan dini ke masyarakat, terutama di zona rawan banjir dan longsor. Pemerintah daerah juga diminta:
Melakukan pemantauan intensif pada sungai, lereng, dan titik rawan banjir bandang.
Memastikan kesiapan personel, peralatan, logistik, serta sarana evakuasi untuk respons cepat.
Memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, serta relawan kebencanaan.
Dengan kondisi atmosfer yang masih dinamis, masyarakat diminta tetap waspada dan tidak mengabaikan peringatan dini hingga periode cuaca ekstrem ini diperkirakan berakhir. ***
