Langsung ke konten
Bangkinang (BM) — Beredar luas dan viral di media sosial, video sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Kampar, Hambali, membeberkan kritik terbuka dengan sejumlah kebijakan dan tindakan Bupati Kampar Ahmad Yuzar. Dalam pernyataan yang disampaikannya, tanpa ragu dan lantang Hambali menilai keputusan yang diambil Ahmad Yuzar tidak sesuai prosedur dan berpotensi melanggar aturan hukum.
Yang menjadi sorotan Hambali adalah terkait adanya uji kompetensi pejabat eselon II yang digelar secara mendadak tanpa koordinasi maupun dasar hukum yang jelas.
“Surat baru kami terima hari ini, besok langsung uji kompetensi. Saya saja belum dua tahun menjabat Sekda, seharusnya belum bisa dilakukan evaluasi seperti itu,” ujar Hambali.
Penilaian Hambali, kegiatan tersebut tidaklah efisien dan hanya menghabiskan anggaran daerah.
“Uji kompetensi ini hanya buang-buang uang daerah. Saatnya kita efisiensi, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Tak hanya itu, Hambali juga menyoroti penggantian pengurus Korpri Kampar yang disebutnya cacat hukum karena tidak melalui mekanisme rapat anggota dan tanpa surat keputusan yang sah.
“Ada sekretaris koperasi yang dipaksa mundur tanpa surat resmi. Ini cacat prosedur, dan saya sebagai anggota akan menggugat,” ungkapnya.
Hambali juga menyampaikan tentang pengesahan APBD Perubahan yang dilakukan tanpa kehadiran bupati dalam rapat paripurna DPRD Kampar.
“Baik pengantar KUA-PPAS maupun pengesahan APBD Perubahan tidak dihadiri bupati. Ini cacat hukum,” katanya.
Ia mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam penyusunan RPJMD Kampar, termasuk kerja sama dengan pihak universitas yang dinilai tidak sesuai aturan.
“Saya diminta menandatangani dokumen padahal tidak ada PKS-nya. Saya menolak, karena itu tidak sah,” tegas Hambali.
Hambali juga menuding adanya pemborosan anggaran dalam pembelian mobil dinas baru senilai lebih dari Rp1,5 miliar.
“Bupati ini luar biasa, seperti malaikat di depan, tapi diam-diam beli mobil dinas mahal. Mari kita hemat, bukan boros,” ujarnya.
Ia pun mempertanyakan netralitas panitia seleksi (pansel) pejabat tinggi yang diduga memiliki hubungan keluarga dengan unsur pimpinan daerah.
Menutup pernyataanya, Hambali menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat kampar, karena ketika menjadi Pj. Bupati Kampar saya menunjuk Ahmad Yuzar sebagai Pj. Sekretaris Daerah bahkan mendukung Ahmad Yuzar sampai pencalonan Bupati Kampar.
“Saya minta maaf kepada masyarakat kampar, saya yang dulu mendukung beliau menjadi Pj. Sekretaris Daerah ketika saya menjadi Pj. Bupati Kampar. Ternyata karakter aslinya muncul sekarang” ucapnya.
Hambali menegaskan siap mundur dari jabatannya apabila kebijakan pemerintah daerah terus menyimpang dari aturan.
“Lebih baik saya pensiun dini daripada bekerja dalam sistem yang tidak benar,” tegasnya.
Sekda Kampar Hambali menyatakan tidak akan ikut dalam proses evaluasi yang dijadwalkan berlangsung besok. Dalam pernyataannya, ia juga menegaskan siap mundur dari jabatannya apabila dianggap tidak lagi diperlukan.
Informasi ini juga sudah sampai kepada Bupati Kampar Ahmad Yuzar. Ketika dimintai tanggapannya atas pernyataan tersebut, Bupati Kampar belum bisa memberikan komentar lebih jauh.
“Saya belum tahu secara pasti. Kebetulan saya baru pulang dari acara bersama Pak Wamendagri di Pekanbaru,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah dirinya sudah mengonfirmasi langsung terkait pernyataan mundur tersebut, ia menjelaskan bahwa informasi yang beredar masih perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Saya akan mencari tahu dulu kebenarannya. Terima kasih atas informasinya,” kata Ahmad Yuzar.***
